Laler Istana

Diknas dan Rp. 100 Triliun Budget …

August 26th, 2008

Mendiknas hampir pingsan . Yang nyaris membuatnya semaput adalah tambahan anggaran untuk Diknas sebesar Rp. 46 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp. 52 triliun. Secara keseluruhan anggaran untuk bidang pendidikan akan menjadi Rp. 224 triliun. Agar sama dengan 20% APBN, sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Depdiknas akan mengelola anggaran sebesar Rp. 98 trilliun, atau kalau ditulis lengkap sama dengan Rp. 98.000.000.000.000.-. Angka nol-nya ada 12. Wajar kalau semaput, karena departemen lainnya menjadi tampak begitu kecil. Tengok saja PU dan Dephan masing masing Rp. 35 triliun. Depkes Rp. 19 triliun. Yang lainnya di bawah itu.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menetapkan nilai persentase anggaran untuk pendidikan. Yang bertanggungjawab menyusun amandemen adalah Amin Rais. Situasinya waktu itu juga sangat berbeda. Kita tertinggal jauh dalam mutu pendidikan. Anggaran riset yang rendah. Kalah dibandingkan dengan Malaysia. Waktu itu, gaji korps Oemar Bakrie ini juga sangat rendah. Sangat sangat berbeda dari sekarang. Guru-guru swasta malah sekarang ngiri dengan pendapatan guru negeri.

Yang bermasalah adalah tingkat prioritas kita dalam mengalokasikan anggaran. Mana yang lebih penting ? Beli kapal perang atau bangun gedung sekolah. Bikin rumah sakit  dan beli obat generik atau cetak buku ? Pertanyaan yang tidak mudah. Karena pada saat ini semuanya tampak penting.

Dengan anggaran 3 kali anggaran pertahanan negara, wajar kalau pengawasan di sektor ini diperketat. Kita membutuhkan banyak watchdog untuk Diknas. Melihat dan meneliti tingkah polah mereka. Proses pengadaan mereka. Pemenang tender untuk kontrak-kontrak. Dan terakhir, jangan sampai ada lagi sekolah yang roboh atapnya atau bolong dindingnya. Cukuplah cerita-cerita semacam itu.

Penyerapan 95% anggaran memang sebuah prestasi. Tetapi apakah dunia pendidikan kita menjadi lebih baik dengan penyerapan 95% ini ? Jawabannya terletak pada banyak watchdog yang akan mengawasi. Jalur Menteri Pendidikan juga dari sebuah partai politik. Jadi wajar kalau pengawasannya 10 x lipat yang biasa.

Semoga amanat rakyat agar dunia pendidikan kita lebih baik lagi tidak disalahgunakan.

Salam, Laler …

Berbagi

Entry Filed under: Koridor kekuasaan